RADAR-BARRU.COM--Rapat pripurna DPRD Barru dan Pemda Barru, ruang sidang DPRD Barru. Jln Sultan, Hasanuddin, Kecamatan Barru, Barru, Sulsel, Rabu (22/06/2022) Siang.

Rapat Pripurna di Pimpim Ketua DPRD Barru Lukman T, dihadiri Bupati Suardi Saleh, dan para anggota DPRD Barru, serta para Kepala OPD Barru.

Anggota DPRD Barru Syamsurijal, saat memberikan pemandangan umum mengatakan pertanggun jawaban pelaksaan APBD pada dasarnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan serapan dan realisasi anggaran yang nantinya akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan APBD tahun-tahun mendatang.

"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barru, melihat terdapat banyak hal yang menjadi  fukos yg harus dibenahi dan mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yg  harus ditindak lanjuti  diantaranya rekomendasi atau catatan BPK RI dan rekomendasi DPRD Barru," ucap Syamsurijal.

Bagimana sikap pemerintah terhadap lambatnya penyerapan dan realisasi anggaran yang berakibat pada beberapa program yang tertunda yang secara resio tidak mesti tertuda.

Pemerintah harud lebih propesional dalam meletakkan sebuah kebijakan yang berbasis kebutuhan dan komperehenshif di tengah tengah masyarakat bukan bersifat subyektif dan berbasis afiliasi sehingga program menjadi efektif.

Fraksi PDI Perjuangan meminta propesionalisme, komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan serapan dan realisasi anggaran pada tahun-tahun mendatang sesuai dengam perintah konsitusi agar tetap terjaga wibawa pemeritah sebagai pemeritah yang bermartabat dan prorakyat, terkhusus kepada setiap OPD untuk tetap memegang teguh propesionalisme sebagai tehnokratis, agar menjadi birokrasi yang baik bukam untuk di eksploitasi oleh kekuasaan

Sehingga sekali lagi program yang pemerintah letakkan tidak sekedar menggugurkan kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan APBD.