RADAR-BARRU.COM-+Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kode keras akan merombak kembali (reshuffle) sejumlah menteri di sisa masa jabatan pemerintahannya berakhir pada 2024. Namun Jokowi tak mengungkap pasti kapan reshuffle itu bakal dilakukan.
“Mungkin. Ya nanti (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan),” ujar Jokowi saat ditanya mengenai kemungkinan reshuffle oleh wartawan di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).
Jokowi enggan memastikan kapan reshuffle akan dilakukan. Dia hanya tersenyum ketika kembali ditanyakan mengenai hal itu.
“Ya nanti,” ucap Jokowi singkat.
Jokowi merespons survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet. Dia menjawab singkat mengenai hal itu.
Sebelumnya, menurut survei yang dilakukan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022, survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju apabila Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju.
Charta Politika juga mengungkap kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ada di angka 72,9 persen. Pada saat yang sama, kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi hanya 60,5 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut angka masyarakat yang meminta reshuffle itu mencapai 61,8 persen. Adapun 26,6 persen responden tak setuju Jokowi kembali merombak kabinetnya.
“Saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy (warisan),” kata Yunarto.
Lebih lanjut, Yunarto menyebut kinerja para menteri menjadi salah satu penyebab Jokowi dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Yunarto menyampaikan reshuffle perlu dipertimbangkan mengingat ada menteri Jokowi yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.
“Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali,” kata Yunarto.
Namun sempat muncul isu liar ke publik. Desakan reshuffle menguat setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Spekulasi muncul konon kabarnya ada menteri dari Partai Nasdem yang sedang dievaluasi Jokowi. Hal ini konon juga berkaitan dengan kelanjutan koalisi di masa Pemilihan Presiden 2024.
Partai Nasdem memang telah mendeklarasikan akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pilpres mendatang. Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik.
Evaluasi Menteri dari Partai Nasdem
Menanggapi isu reshuffle kabinet, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menilai dua kader NasDem di kursi menteri ini layak dievaluasi.
Mentan dievaluasi, Menteri Kehutanan, ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya,” ungkap Djarot ditemui awak media di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Diketahui, dua nama yang menjabat menteri tersebut berasal dari Partai NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya.
Kenapa Yasin Limpo? Djarot menyoroti kinerja menteri pertanian tersebut. Ia mempertanyakan janji pemerintah menciptakan swasembada beras. Sebab, katanya, kenyataan sekarang malah jauh dari cita-cita. Indonesia saat ini malah mengimpor panganan tersebut.
“Ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Seharusnya pemerintah intervensi, dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Djarot pun meminta dari Presiden Jokowi bisa mengevaluasi kerja menteri yang berurusan dengan pertanian.
Dia kemudian menyebut Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang perlu dievaluasi.
Djarot Syaiful Hidayat menyebut reshuffle menjadi urusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemilik hak prerogatif mengevaluasi para menteri di kabinet Indonesia Maju.
“Urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden,” katanya. (tim)