RADAR-BARRU.COM–Wakil Bupati Barru Abustan, menghadiri acara KPU RI, Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Hotel D'Shining Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, pada, Senin (09/11/2026) siang.
Hadir nggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, Ketua KPU Barru dan Anggota, peserta Mahasiswa, LSM dan Wartawan turut hadir dan jajaran KPU RI.
Wakil bupati barru Abustan, mengapresiasi sosialisasi dan pendidikan pemilih berkalanjutan agar memperkuat partisipasi masyarakat khususnya warga barru dan kualitas demokarasi.
Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi wadah penting untuk meningkatkan kesadaran politik serta kualitas demokrasi di Kabupaten Barru.
Pemda Kabupaten Barru mengapresiasi kolaborasi antara KPU Barru dan DPR RI dalam menjaga proses kepemiluan yang partisipatif dan berkualitas.
"Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Sejalan dengan pandangan Taufan Pawe, pendidikan pemilih dinilai sebagai tolok ukur utama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas." ucap Wabup Abustan.
Wabup Abustan, berharap pendidikan pemilih ini ada melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Saya harap melewati sosialisasi, dilakukan tiap desa agar pemilih mendapatkan tentang pendidikan pemilih." harap Wabu Abustan.
Anggota DPR RI Taufan Pawe, dari Komisi II dapil 2 Menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Taufan Pawe, menyampaikan hal itu saat memberikan materi sosialisasi dengan tema," Sosialisasi Pendidikan Pemilih.
Taufan menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Ia menguraikan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, di antaranya praktik politik uang, netralitas aparatur negara, akurasi data pemilih, disinformasi digital atau hoaks, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.
Ia menegaskan, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
"Saya memahami hak sebagai pemilih, mengenali larangan serta tanda-tanda pelanggaran, dan berani menyampaikan temuan berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan." kaykta Taufan Pawe.
Penulis: redaksi
