JAKARTA -- Pusat Data Bersatu (PDB) mengungkapkan hasil survey telepolling yakni 83,8% Warga DKI Jakarta Puas dengan Kinerja Anies-Riza. Hasil survey tersebut didapatkan dengan metode Proportionate Snowball Sampling yakni melakukan wawancara melalui telepon (telepolling) kepada 400 masyarakat DKI Jakarta yang terpilih.

Peneliti Pusat Data Bersatu(PDB), Syarifuddin, M.Si mengatakan "Hasil dari telepolling tersebut menghasilkan beberapa temuan diantaranya bahwa mayoritas masyarakat (83,8%) merasa puas terhadap kinerja Anies-Riza terutama dalam hal pembangunan Infrastruktur (37,5%). Tata kelola perkotaan (20,3%), dan Layanan Transportasi Umum (11,3%). Ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan yaitu pembangunan infrastruktur transportasi umum menjadi hal yang utama seperti penambahan koridor Transjakarta dan pembangunan serta perbaikan berbagai halte Trasnjakarta," ujarnya saat Diskusi dan Press Release di sebuah restaurant di Jakarta, Kamis (29/09/2022).

Pengamat Ekonomi INDEF, DR.Agus Herta Sumarto mengungkapkan

"Melihat hasil survey, kita mengharapkan sosok Pj.Gubernur yang mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralitas, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat. Diharapkan juga Pj.Gubernur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta," ungkapnya

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Rektor Universitas Paramadina, DR. Handi Rizsa, SE menjelaskan "Bahwa ada 5 persoalan yang harus dibenahi oleh Pj.Gubenur nantinya yakni pertama pembangunan Infrastruktur harus tuntas, kedua yakni masyarakat tidak percaya adanya kebelahan (harus adanya kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, ketiga DKI Jakarta merupakan Barometer dari semua daerah-daerah di Indonesia, keempat Calon pengganti harus bisa melanjutkan proses pembangunan ibukota negara dan kelima yakni Pj.Gubernur tidak boleh partisan sebab akan menganggu hajat politik," jelasnya.

Direktur Kata Rakyat, Alwan Ola Riantoby menambahkan "Kita butuh sosok pemimpin yg mengayomi, dan bagaimana cara dia membangun jakarta.  Pj masa jabatan tertinggi yaitu 2 tahun DKI Jakarta merupakan Etalase Negara. Kita berharap Pj merespon kebijakan  yang sudah dibuat sebelumnya, mampu mengayomi masyarakat Jakarta dan bisa melahirkan modernitas di Jakarta," kata Alwan

Pendiri Pridem Center dan Mantan Wakil Ketua DPR RI 2009-2014,  DR. Priyo Budi Santoso, M.AP mengatakan "Sekarang kita mengalami masa pasang surut demokrasi dan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Pj Jakarta yang ditunjuk oleh presiden setelah melewati mekanisme, akan berwenang tapi terbatas. Mengayomi dan tidak berpihak, hendaknya punya jam terbang birokrasi yang tinggi, figur yang netral , bebas politik, tidak mempolitisasi ASN dan pejabat birokrasi. Tidak memiliki embel-embel politik. Kalau tidak hati-hati bisa jadi krisis ekonomi dan keuangan, badai krisis. Pj pun harus ikuti perkembangan politik dunia,"pungkasnya.

(Indah)