RADAR-BARRU.COM---Rapat koordinasi Aplikasi Zoom meeting dalam rangka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah, pada tanggal Senin (16/05/2025) siang. 

Kegiatan tersebut bertempat di Ruang basic Data Pemkab Barru, jl. Sultan Hasanuddin Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru, dilaksanakan Rapat koordinasi Aplikasi Zoom meeting dalam rangka  Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 dipimpin oleh Tomsi Tohir Balaw (Sekjen Kemendagri RI). 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Mayor Inf. Aris (Pabung Kodim, 1405/Parepare, Akbar Yadi, Jaksa Fungsional, Arif Miftahudin, Kepala BPS, Rifatul Akil Plt. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Andi Ratnawati, Asisten 2 Setda Barrum

Penyampaian Komjenpol, Tomsi Tohir Balaw, Sekjen Kemendagri RI, Perkembangan pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI (Minggu III Juni 2025, Makan Bergizi gratis  Pemerintah Daerah yang belum mengusulkan lahan SPPG. Minggu ke III 14 Juni 2025 : 191 Pemda.3 Juta Rumah. 

Pemerintah Daerah yang belum menetapkan Perkada pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG. minggu ke III 14 Juni 2025, BPHTB : 5 Pemda, PBG, Pemda, Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Puskesmas (PKM) yang belum, melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) pada, minggu ke III 12 Juni 2025 : 723 PKM. 

Koperasi Merah Putih. Desa/Kelurahan yang belum melaksanakan, Musyawarah Desa/Kelurahan khusus (Musdes/Kel khusus) pada minggu ke III 15 Juni 2025 : 3.875 Desa

Sekolah Rakyat. Pemerintah Daerah yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat. Pada minggu ke III 13 Juni 2025 : 189 Pemda. 

Bagi kepala Daerah yang belum mengusulkan akan dipanggil khusus untuk menjelaskan apa alasan kepala Daerah belum mengusulkan Program Prioritas Presiden RI sampai pada minggu ke IV. 

Adapun  Penyampaian Puji Ismartini (Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Beberapa Komoditas yang mempengaruhi perubahan Inflasi Momen Hari Raya Idul Adha, diantaranya masing-masing, Makanan, minuman dan tembakau (-0,14) 

b. Pakaian dan, alas kaki (0) 

c. Perumahan, air, listrik dan Bahan bakar rumah tangga (0, 01) 

d. Perlengkapan rumah tangga (0, 01) 

e. Kesehatan (0) 

f. Transportasi (0,01) 

g. Informasi, komunikasi dan jasa 

h. keuangan (0) 

i. Rekreasi, olahraga dan budaya (0) 

j. Pendidikan (0) 

k. Penyediaan makanan dan minuman (0,01) 

l. Perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,02) 

Perkembangan beberapa yang mempengaruhi perubahan IPH (Minggu ke-2 Juni 2025, Bawang merah (105) 

Bawang Putih (33) Beras (123) Cabai Merah (114) Cabai Rawit (111) Daging ayam Ras (159) Daging sapi (62) Minyak goreng (82) Telur ayam Ras (102). 

Sementara Laporan Arif prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional RI) Highlight perkembangan harga komoditas Livebird dan telur ayam  secara nasional dibawah HAP Livebird 19.65% (Rp.20.087) telur ayam ras 7,09% (Rp.24.621) Bawang putih. 

Harga wilayah Indonesia Timur mencapai Rp. 54.229 (35, 57%>HAP).

Gabah Kering Giling (GKG). Penerapan harga GKP Rp. 6.500/kg berdampak kepada harga GKG dan juga harga eceran tertinggi (HET) Beras tingkat konsumen. Beras medium Rp. 13.998

Aksi badan pangan nasional menjaga stabilitas dan inflasi pangan tahun 2025, Pemantauan dan pengawasan harga, Gerakan pangan murah, Fasilitas distribusi pangan, Kios pangan

Penyaluran sphp dan bantuan pangan

Penyaluran SPHP Jagung Monitoring dan evaluasi pasokan dan harga pangan. 

D. Laporan Suwandi (Staf Ahli Mentri bidang Investasi Pertanian RI) sbb :

1. Terdapat 60 Kabupaten dengan luas panen padi tertinggi Bulan Juni dan Juli 2025.

2. Perkembangan luas panen jagung dan harga ditingkat petani. 

a. Panen juni-juli 417.880 Ha

b. Harga rata-rata jagung kering tercatat Rp. 5.093 tanggal 14 Juni 2025

c. Provinsi Malut, Maluku, jambi, kalimantan barat dan Kalimantan Timur memiliki harga tertinggi Sebesar Rp. 7.000, Rp. 6.000, Rp. 5.850, Rp. 5.686, dan Rp. 5.677 

d. Harga terendah pada provinsi Lampung dengan harga Rp. 4.031

3. Saran sbb :

a. Guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar 

b. Guna mencukupi kebutuhan secara mandiri cabai rawit per tahun, prov Lampung menambah tanam 5.260 ha, Banten 4.813 ha, Sumsel 2.734 ha, Riau 2,137 ha, Jabar 1.421 ha, Kaltim 987 ha, Sulut 750 ha, Kepri, 674 ha, Papua Pegunungan 542 ha, Kalbar 482 ha, dan lainnya 

c. Pemenuhan cabai merah secara mandiri, per tahun Banten menambah tanam 5.798 ha, Riau 5.303 ha, DKI Jakarta 4.607 ha, Sumsel 3.817 ha, Sumut 2.014 ha, Lampung 1.353 ha, Kepri 1.007 ha, dan lainnya. 

d. Bagi provinsi defisit bawang merah, agar menambah tanam per tahun Banten 3.543 ha, DKI Jakarta 3.200 ha, Lampung 3.179 ha, Riau 2,716 ha, Sumsel 2.660 ha, Kaltim 1.330 ha, Kalsel 1.277 ha, Kalbar 1.175 ha, dan lainnya

e. Bagi provinsi defisit telur ayam ras dan daging ayam ras, agar dapat dilakukan dengan memindahkan atau menyalurkan provinsi surplus ke provinsi defisit yang diikuti tanam jagung, tanam jagung dan memproduksi telur dan ayam secara bertahap mandiri 

f. Progres tambahan luas tanam cabai dan bamer serta ayam agar dilaporkan secara periodik bulanan. g. Bagi provinsi surplus pangan sdh mulai bertahap hilirisasi produk dan ekspor 

h. BMKG pantau curah hujan dan kini sebagian wilayah memasuki musim kemarau pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera 

i. Sukseskan programj Optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung Bersama TNI, Poltri, Kemdagri, Kemendes, Kementransm K/L terkait

E. langkah konkret kementerian Perdagangan untuk mendukung upaya stabilitas pasokan dan harga minyak goreng serta komoditas terpilih oleh Nawandaru Dwi Putra, S.H.,M.H (Direktur Bina Pasar dalam Negeri) sbb :

1. Upaya optimalisasi pendistribusian  Minyakita. 

a. Harga Rata-rata Nasional perJuni 2025 Rp. 16.809/Liter

b. Distribusi Minyakita melalui jaringan distribusi eksiting :

1) produsen Minyak Goreng > Distribusi Lini Kesatu (D1) > Distribusi Lini Kedua (D2) > Pengecer di Pasar Rakyat > Konsumen Akhir

c  distribusi Minyakita  melalui BUMN Pangan : 

Produsen Minyak Goreng > BUMN sebagai D1 > Pengecer pasar rakyat > Konsumen akhir. 

F. Upaya perum Bulog dalam Stabilisasi harga pangan oleh Rini Andrida (Kadiv Perencanaan Operasional dan perencanaan Publik) sbb :

1. Pengelolaan cadangan jagung pemerintah. 

Realisasi pelepasan jagung sebesar 50.489 ton dengan, realisasi pengadaan terbesar di wilayah Lampung. 

2. Realisasi distribusi Minyakita tahun 2025 (Periode 1 Jan s/d 12 Juni 2025) Sampai dengan 9 Juni 2025 sebesar 44.642.288 liter. 

G. Penyampaian Komjen Pol Drs. Wahyu Widada, M.Phill (Bareskrim Polri) sbb :

1. Upaya Satgas Pangan :

a. Melakukan rapat koordinasi,  terkait pendistribusian beras SPHP dan bantuan pangan bersama K/L terkait. 

b. Menginstruksikan kepada jajaran guna memperketat pengawasan jalur pendistribusian. Guna memastikan beras SPHP sampai ke tangan konsumen yang berhak dengan harta yang sesuai serta mencegah terjadinya penimbunan dan penyalahgunaan. 

H. Laporan Sila H. Pulungan (Direktur Pertimbangan Hukum) :

1. peningkatan daya beli masyarakat melalui realisasi apbn untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, menghindari phk massal dan pengendalian inflasi daerah sbb :

a. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, daya beli masyarakat menengah ke bawah sangat rentan terhadap tekanan inflasi, kenaikan harga barang pokok, serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

b. Di sisi lain, belanja negara melalui APBN memiliki peran strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga di tingakt daerah.

2. KESIMPULAN 

a. Realisasi belanja APBN yang diarahkan secara tepat sasaran dapat menjadi instrument utama untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mencegah PHK massal dan mengendalikan Inflasi di Daerah secara simultan. 

b. Kejaksaan siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang bersih, efisien, dan akuntabel

2. SARAN MASUKAN

a. Optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan Pendampingan Hukum terhadap pelaksanaan belanja APBN/APBD pada sektor strategis (padat karya, bansos, subsidi, penguataan UMKM) agar tepat sasaran, tidak bermasalah dengan hukum dan cepat dalam realisasinya. 

b. Kejaksaan mendorong terbitnya regulasi daerah berbasis hukum yang mendukung distribusi pangan murah, perlindungan tenaga kerja dan penguatan koperasi. 

I. Laporan Brigjen TNI Ito Herdiaro (Staf Ahli Panglima TNI) sbb :

1. Perkembangan Nasional :

4 program Prioritas Nasional menuju swasembada pangan, pengantasan kemiskinan, perumahan rakyat dan hilirisasi energi. 

a. Program Swasembada Pangan melalui bantuan kementan RI bentuk 1.795 Brigade pangan dan realisasi tanam di 14 + 6 Provinsi (>92 Kab/Kota)

b. Pengentasan kemiskinan. Melalui giat prioritas OU TNI guna bantuan kesulitan masyarakat keduanya ditahun 2024 dan berlanjut di tahun 2025

c. Untuk swasembada pangan sudah fokus pada kesiapan dan realisasi luas tanam baik reguler dan optimalisasi lahan termasuk cetak sawah rakyat (rawa dan oplah) komoditas padi di tahun 2025.

d. Untuk pengentasan kemiskinan TNI tetap fokus pada giat prioritas UO TNI seperti swasembada pangan hingga makan bergizi gratis di tahun 2025.

2. Penyiapan Dapur sehat Tahap 1 :

a. 190 Lokasi

b. 131 Lokasi di pulau jawa

c. 59 Lokasi di luar pulau Jawa 

d. 1.300 SPPG 

e. BGN akan bangun 5.000 dapur. 

3. Kesimpulan dan rekomendasi

a. Kesimpulan.

Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab Petani periode februari s/d Juni 2025, sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaks program unggulan, diantaranya tmmd, bhaksos, pendampingan petani dan kementan, bazar murah l umkm, serbuan ter serta kampung bahari nusantara. tni juga bantu bentuk SPPG dan operasional MBG

Agar semua pemda prov/kab utk bersinergi dg tni polri dan komponen lain, dalam wujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta jaga stabilitas pengendalian inflasi, guna wujudkan pertumbuhan ekonomi yg lebih baik.

Sumber: radar-barru.com