MAKASSAR--10 Desember 2025, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan, khususnya pada sektor pertanahan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi Masa Persidangan II Tahun 2025–2026, yang bertujuan untuk memastikan berbagai program strategis dan layanan pertanahan berjalan sesuai dengan target, regulasi, serta kebutuhan masyarakat di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi terkait sejumlah isu penting, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, progres program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan sengketa dan konflik pertanahan, hingga upaya percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, Komisi II juga mendengar langsung pemaparan jajaran Kanwil BPN Sulawesi Selatan mengenai capaian kinerja, tantangan di lapangan, serta strategi penguatan tata kelola pertanahan di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, Ibu Filzah Wajdi, S.P., M.Si., yang hadir bersama jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran beliau mencerminkan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Barru dalam mendukung harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta memperkuat koordinasi lintas institusi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Momentum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan layanan di Kabupaten Barru, termasuk inovasi pelayanan, penanganan permasalahan pertanahan, dan dukungan terhadap program strategis nasional.
Kunjungan ini menjadi wujud nyata kerja sama antara BPN dan Komisi II DPR RI dalam upaya meningkatkan pelayanan pertanahan agar semakin profesional, transparan, efektif, dan berkeadilan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis di lapangan, memperkuat kepastian hukum atas tanah, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui dialog konstruktif dan evaluasi mendalam yang dilakukan dalam kunjungan ini, diharapkan komitmen bersama antara BPN dan Komisi II DPR RI dapat semakin kokoh dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(*)
