PONTIANAK -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyatakan dinamika isu kehutanan saat ini sangat kompleks dan perlu pemikiran dan langkah-langkah yang konstruktif dan obyektif dalam penanganannya.

”Tantangan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini semakin berat dan tidak dapat diselesaikan secara parsial dan sektoral,” kata Soewarso dalam dialog dengan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura , Farah Fina dan jajarannya , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, dan Ketua Komda APHI Kaimantan Barat, Maman Surachman di Pontianak, Rabu (5/2/2026).

Soewarso menyebutkan beberapa pokok persoalan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini, seperti menurunnya produktivitas hutan alam, produktivitas hutan tanaman yang belum optimal, multiusaha kehutanan yang belum banyak berkembang, permasalahan sosial, tumpang tindih lahan serta terbatasnya diversifikasi produk di sektor hilir kehutanan.

”Salah satu program di Kalimantan Barat yang tengah diusulkan APHI bersama KADIN adalah pengembangan Multiusaha Kehutanan regeneratif berbasis lanskap, di wilayah lanskap Kubu,” ujar Soewarso.

“Stakeholder kehutanan, khususnya dari kalangan akademisi kehutanan, memainkan peranan yang strategis untuk merespon dan mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan dewasa ini. Tentu hal ini perlu disertai dengan dukungan kebijakan Pemerintah,” kata Soewarso.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Farah Diba, mengungkapkan, pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan para pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

”Fasilitas dan dukungan Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UNTAN yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang silvikultur, pengelolaan hutan tropis, konservasi hutan dan pengolahan hasil hutan, membuka ruang yang luas untuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” ujar Farah.

Setiap tahun, kata Farah, Fakultas Kehutanan UNTAN menerima sekitar 500 orang mahasiswa program S-1 Kehutanan.

”Diharapkan kerjasama dengan perusahaan kehutanan anggota APHI untuk mendukung program magang mahasiswa kehutanan, agar mahasiswa melihat dan belajar mengatasi permasalahan riil di lapangan,”kata Farah.

Farah menyarankan, keberadaan Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FORETIKA) dapat dioptimalkan perannya.”Konsolidasi dengan kalangan perguruan tinggi kehutanan yang tergabung dalam FORETIKA akan lebih efektif dan mencakup perspektif yang lebih luas dalam mencari solusi permasalahan kehutanan saat ini,”tutur Farah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adi Yani, sependapat jika kolaborasi para pihak menjadi pendekatan yang efektif dalam menghadapi dinamika kehutanan saat ini.

”Di tingkat tapak, pemegang izin di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan tidak dapat tersekat-sekat dalam mengelola lahannya. Sebut saja dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanganan permasalahan sosial, serta menghadapi aktvitas illegal, perlu konsolidasi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan ini,” kata Yani.

Adi Yani memberikan gambaran mengenai inisiatif Cagar Biosfer Mata Pendawa, sebagai bentuk pendekatan multipihak dalam skala lanskap.

"Insiatif ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca melalui dukungan stakeholder. Pengembangan Multiusaha Kehutanan di lanskap Kubu yang diusulkan APHI dan KADIN, akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembentukan Cagar Biosfer,” pungkas Yani.(Gbr)