RADAR-BARRU.COM--Kantor Pertanahan Kabupaten Barru melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 pada hari Kamis, 2 April 2026, bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Barru.
Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan pembaruan data ZNT yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
Rapat persiapan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Muhammad Ikhlas, S.Tr., yang dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi, ketelitian, serta kesamaan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru, sebagai bentuk sinergi antar instansi dalam mendukung tersedianya data nilai tanah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaannya, pembaruan Zona Nilai Tanah memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai dasar dalam berbagai kebijakan, termasuk penetapan nilai tanah untuk kepentingan perpajakan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, melalui rapat persiapan ini dilakukan pembahasan secara komprehensif terkait tahapan kegiatan, metode pengumpulan data, pembagian tugas, hingga potensi kendala yang mungkin dihadapi di lapangan.
Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antar pihak terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan pembaruan ZNT dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir hambatan serta meningkatkan kualitas hasil akhir dari kegiatan tersebut.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Barru menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan data pertanahan yang berkualitas serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Diharapkan, hasil dari pembaruan Zona Nilai Tanah Tahun Anggaran 2026 nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, khususnya dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.(*)
