RADAR-BARRU.COM-- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya membangun sistem perdagangan karbon kehutanan yang berkualitas dan berintegritas tinggi sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia dalam pasar karbon global. Komitmen tersebut disampaikan dalam Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5/2026).
Dalam rangkaian kegiatan United Nations Forum on Forests (UNFF) 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha kehutanan, investor internasional, asosiasi perdagangan emisi, dan mitra global untuk membahas peluang pengembangan proyek karbon sektor kehutanan Indonesia.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa karbon hutan Indonesia yang “Berkualitas dan berintegritas tinggi” berarti kredit karbon yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat, transparan, terukur, dapat diverifikasi, serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar hutan.
Menurut dia, Indonesia tidak hanya mengejar nilai ekonomi karbon, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan hutan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Hutan Indonesia siap menjadi dasar kepercayaan dan investasi dunia internasional,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan persnya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan pemerintah telah memperkuat landasan tata kelola melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Regulasi tersebut menjadi kerangka nasional yang memastikan tidak terjadi double counting, memperkuat transparansi pencatatan karbon melalui Sistem Registri Nasional (SRN), serta menyelaraskan perdagangan karbon Indonesia dengan standar internasional, termasuk prinsip integritas karbon global dan mekanisme Article 6 Paris Agreement. Menurut Raja Juli, pendekatan tersebut menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan pasar internasional terhadap karbon kehutanan Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kualitas karbon hutan Indonesia juga dibangun melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan (MUK), di mana pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada karbon, tetapi juga menjaga keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Indonesia saat ini mengembangkan pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan, di mana karbon menjadi salah satu sumber nilai ekonomi yang melengkapi pengelolaan hutan lestari, bersama hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Laksmi.
Menurut dia, pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan sekaligus memperkuat daya tahan kawasan hutan terhadap tekanan perubahan iklim.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan dunia usaha kehutanan mendukung penuh pengembangan karbon berintegritas tinggi karena keberterimaan pasar internasional sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kredibilitas proyek karbon yang dikembangkan. Menurut dia, karbon kehutanan Indonesia harus mampu menunjukkan manfaat nyata berupa penurunan emisi, perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, rehabilitasi kawasan terdegradasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“APHI dan seluruh anggota berkomitmen penuh untuk mendorong pengembangan inisiatif karbon berintegritas tinggi dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia,” ujar Soewarso.
Ia menambahkan pengembangan karbon kehutanan juga diharapkan mampu memperkuat iklim investasi hijau dan membuka peluang pembiayaan berkelanjutan di sektor kehutanan Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto mengatakan tantangan utama pengembangan karbon kehutanan Indonesia adalah memastikan konsistensi tata kelola, penguatan kapasitas di lapangan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kepercayaan pasar global terhadap proyek karbon nasional. Menurut dia, proyek karbon harus dibangun melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, dan dukungan kolaborasi internasional agar mampu menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.
Purwadi menambahkan kawasan hutan Indonesia memiliki potensi besar dengan sekitar 48,69 juta hektare areal untuk proyek pengurangan emisi dan sekitar 3,5 juta hektare area potensial untuk proyek penyerapan karbon.
“Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, serta didukung kerja sama dan investasi internasional untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi,” katanya.
Melalui forum bisnis tersebut, Indonesia menegaskan bahwa perdagangan karbon kehutanan tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat pengelolaan hutan lestari, mendukung target FOLU Net Sink 2030, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam agenda mitigasi perubahan iklim global (Gbr)
