RADAR-BARRU.COM– Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menggelar acara pengukuhan dan pelantikan pengurus baru untuk masa bakti 2026–2031. Agenda ini merupakan bagian dari mekanisme resmi organisasi pasca-penyelenggaraan Muktamar, Sabtu (25/7/2026).
Ketua Umum IPHI, H. Erman Suparno, menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan momentum bagi IPHI untuk memperkuat komitmennya dalam pembangunan bangsa, penguatan akhlak mulia, serta menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi.
"IPHI adalah organisasi besar yang mewadai para haji dan hajah di seluruh Indonesia.
Kita harus memiliki komitmen terhadap pembangunan akhlak mulia dan kekuatan iman untuk berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat persatuan bangsa," ujar H.Erman Suparno di Jakarta Sabtu (25/7/2026).
*Lima Pokok Pikiran Utama IPHI (2026–2031)*
Dalam kepengurusan periode kedua ini, IPHI merumuskan lima pokok pikiran strategis yang akan menjadi arah perjuangan dan kontribusi organisasi kepada pemerintah serta masyarakat:
1. Ketahanan Pangan: Mendorong pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional agar masyarakat terbebas dari ancaman krisis pangan.
2. Pembenahan Sistem Pendidikan: Mendorong kurikulum yang berorientasi pada pembangunan akhlak, iman, dan martabat bangsa. Kemandirian Ekonomi & Tata Kelola Utang: Mendorong negara agar tidak terus bergantung pada utang luar negeri.
3. IPHI menekankan pentingnya prinsip Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) dengan mengoptimalkan potensi human capital para alumni haji.
4. Antisipasi Krisis Energi: Mendorong pemerintah memperhitungkan dan menyiapkan teknologi energi masa depan sebelum cadangan energi fosil habis.
5. Penegakan Hukum & Pemberantasan Korupsi: Mendukung ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi. IPHI berkomitmen ikut mengawal kualitas penegakan hukum sebagai benteng utama pembangunan negara.
*Soroti Tata Kelola Haji dan BPKH*
Terkait kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, IPHI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah yang siap memberikan koreksi konstruktif.
Erman menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemisahan peran antara regulator dan eksekutif guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
Secara khusus, IPHI menggarisbawahi peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurut Erman, IPHI memiliki keterikatan historis yang kuat dengan BPKH.
"Ibu kandung dari lahirnya gagasan BPKH adalah IPHI. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji harus benar-benar akuntabel, transparan, dan tidak memperberat APBN maupun jemaah," tegasnya.
Pesan untuk Masyarakat dan Jemaah Haji
Mengakhiri keterangannya, Erman Suparno menyampaikan pesan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan bangsa berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Khusus kepada para alumni haji dan hajah, ia berpesan agar terus menjaga kemabruran haji secara istikamah melalui aksi nyata di masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, IPHI telah menyiapkan sejumlah program strategis, di antaranya pengembangan IPHI Estate, gerakan peduli sosial, kegiatan dakwah dan pendidikan, hingga penyediaan fasilitas Klinik Haji.(Gbr)
