RADAR-BARRU.COM- Penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kabupaten Barru memicu polemik akibat ketidakakuratan data penerima manfaat di tingkat desa.
Sehingga rapat dengar pendapat antara Bulog dan DPRD hingga Pemerintah, Dinsos dan Dinas DPMD Barru di DPRD Barru, pada Jumat (02/10/2026) berakhir tidak kepastian.
Rahmi Mangerang, Pinca Bulog Parepare, yang ditemui dilokasi, mengatakan bahwa yang tidak tersalur untuk kabupaten barru adalah 1.140 PBP sama dengan 34.200 kg beras bantuan pangan.
"Di desa ada beras bantuan pangan tidak tersalurkan, akibat tidak ada kecocokan data atau penerimanya sudah tidak ada," kata Rahmi kepada wartawan.
Beras itu akan kami tarik karena ada perintah dari Bapanas (Badan Pangan Nasional) bahwa beras tidak tersalurkan akan dikembalikan.
Sebenarnya kami tidak mau menarik itu karena menjadi beban operasional bagi kami, namun ini perintah.
Sehingga pihaknya akan segera menarik beras tidak tersalurkan tersebut dari Desa.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Syamsuril dari Fraksi PDIP, berharap kepada Pinca Bulog Parepare agar tidak menarik beras tersebut.
Menurut Syamsurijal, beras itu sangat dibutuhkan masyarakat bagi yang tidak mampu,
Pihak akan melakukan kunjungan di kantor Bapanas terkait polemik masyarakat terhadap bantuan pangan untuk Desil satu sampai empat.
Penulis : Irfan
