RADAR-BARRU.COM–Nasib tenaga honor yang tidak masuk dalam program PPPK diujung tanduk, berdasarkan edaran Kemenpan-RB tentang penghapusan tenaga honor. Wakil rakyat DPRD Barru tengah memperjuangkan aspirasi nasib tenaga honor ini.
Salah seorang anggota DPRD Barru, A Wawo Manonjengi, Kamis, 7 Juli, sedang berada di kantor Gubernur Sulsel berkonsultasi kiranya aspirasi tenaga honor bisa sampai ke pusat.
” Kami berkonsultasi dengan BKPSDM Propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Sulsel terkait persoalan tenaga honor,” kata legiskator PPP ini.
Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai surat edaran kemenpan terkait penghapusan pegawai non PNS.
Menurutnya, diharapkan tenaga honor ini mendapat tempat. Sebagai bentuk penghargaan kepada para tenaga honor atas pengabdiannya selama ini. ” Mereka butuh lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Sekadar diketahui di Barru masih ribuan tenaga honor bakal kehilangan pekerjaan.
Jika edaran Kemenpan-RB ini benar-benar diwujudkan. Surat edaran bernomor B/165/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu menyebutkan akan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK.(*)
