RADAR-BARRU.COM— Terkait ancaman pemberhentian honorer oleh pemerintah pusat, termasuk para honorer di kabupaten Barru, mamantik keprihatinan para anggota DPRD Barru.
Menyikapi hal ini, pihak DPRD Barru kemudian melakukan konsultasi ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel di Makassar, Kamis (7/7).
Hal paling urgen dikonsultasikan para wakil rakyat dari Barru ini yakni terkait dengan nasib honorer yang terancam diberhentikan pihak pemerintah.
Tim DPRD Barru yang berkonsultasi ke BKD dan kantor Disdik dipimpin Wakil Ketua DPRD Barru H Kamil Ruddin bersama 11 anggota dewan lainnya yang tergabung dalam tim konsultasi ini.
“Kita dari wakil rakyat Barru merasa prihatin dengan ancaman nasib para honorer yang akan diberhentikan dan yang terbanyak berpotensi menjadi korban pemberhentian adalah tenaga guru honorer. Makanya kami lebih awal untuk mengetahui secara umum masalah ini, dilakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel sebagai Instansi dari leading sektor kepegawaian,” ucap Kamil.
Legislator Golkar bersama 11 legislator Barru lainnya tidal hanya melakukan konsultasi terpusat di BKD. “Kami juga berkonsultasi ke Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel karena di Instansi inilah yang banyak membawahi tenaga guru honorer,” ujarnya.
Tujuan konsultasi ini kata Mantan Sekda Barru ini. Untuk mencari solusi dari rencana pemerintah pusat untuk memecat tenaga honorer ini.
“Jadi hasil konsultasi ini diharapkan memperoleh solusi agar tenaga honorer tidak asal dikebiri nasibnya melalui proses pemberhentian. Nasib honorer harus memperoleh perbaikan karena mereka juga butuh hidup,” pungkas Kamil. (*)
