RADAR-BARRU.COM--Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, kembali mewacanakan kebijakan impor beras ratusan ribu ton pada akhir tahun lalu. Ini dilakukan dengan dalih untuk mengisi kuota cadangan beras Bulog yang tidak memenuhi target. Kebijakan tersebut akan dilakukan menjelang panen raya yang berdampak pada harga beras. Munculnya beras impor saat produksi dalam negeri sedang masa panen itu disinyalir akan memengaruhi kesejahteraan petani.
Badan Pusat Statistik menyatakan produksi padi nasioal mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2022, atau mengalami kenaikan sebesar 2,31 persen. Jika dikonversi diperoleh angka 32,07 juta ton beras, naik 2,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi padi di Sulawesi Selatan diproyeksi mencapai 5,34 juta ton GKG atau tumbuh 4,92 persen dari tahun 2021. Hasil konversi menunjukkan produksi beras Sulsel mencapai 3,06 juta ton atua naik 144 ribu ton (4,92 persen).
Puncak panen raya biasanya terjadi pada bulan Maret dan April. Produksi padi pada masa itu merupakan yang tertinggi selama setahun. Pada Maret dan April 2022, BPS mencatat produksi padi nasional mencapai 9,54 juta ton GKG dan 7,74 ton GKG. Sementara produksi padi SulSel tertinggi pada bulan April mencapai 1,02 juta ton gabah kering giling.
Sedangkan produksi terendah terjadi di bulan Juni yang hanya sebesar 116 ribu ton. Tiga daerah dengan produksi terbesar adalah Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Pinrang. Sementara daerah dengan produksi terendah yakni Kota Pare-Pare, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kota Makassar.
Kementerian Pertanian dan BPS pernah melakukan survei cadangan beras nasional di 490 kabupaten/kota periode Maret, April, dan Juni 2022. Hasilnya, Indonesia diprediksi memiliki cadangan beras mencapai 9,11 juta ton pada akhir Juni 2022. Cadangan tersebut tidak menumpuk pada satu titik, namun sebagian besar berada di rumah tangga.
Selanjutnya menyusul di pedagang, Bulog, penggilingan, dan industri. Pada akhir tahun lalu, Kementan dan BPS kembali melakukan survei cadangan beras yang hasilnya akan dirilis pada pertengahan Januari 2023. Data ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk keberlanjutan impor beras.
Dengan melihat data produksi padi dan data stok cadangan beras nasional diperoleh informasi ketersediaan beras secara nasional. Beberapa pihak menyatakan dengan produksi sebesar itu tidak perlu melakukan impor.
Di lain sisi, masuknya beras impor pada periode Desember dan Januari yang menjelang puncak masa panen diyakini dapat menggerus pendapatan petani. Yang merupakan imbas dari turunnya harga komoditi yang disebabkan oleh melimpahnya stok pada periode tersebut.
Selain dari sisi produksi, kita juga dapat melihat data harga beras yang mengalami kenaikan akhir-akhir ini. Kenaikan harga tersebut juga dijadikan dasar untuk mengimpor beras dari luar negeri.
Pada rilis data inflasi Desember 2022, beras menjadi komoditas yang memberikan andil terbesar dari kelompok makanan baik inflasi tahunan maupun bulanan. Andil beras terhadap inflasi Desember secara year to year (Desember 2022 dibandingkan dengan Desember 2021) sebesar 0,19 persen. Ini merupakan sumbangan terbesar dibandingkan kelompok lainnya, seperti rokok sebesar 0,16 persen dan telur ayam ras sebesar 0,13 persen.
Kenaikan harga yang mengkerek inflasi tersebut dapat berdampak pada kelompok masyarakat miskin. Dimana beras masih menjadi komoditi yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan. Beras memberi sumbangan terbesar pada garis kemiskinan yakni sebesar 19, 38 persen di perkotaan dan 23,04 persen di perdesaan.
Konsentrasi kemiskinan juga masih berada di wilayah perdesaan yang mayoritas mata pencahariannya di sektor pertanian. Data ketenagakerjaan BPS menyebut sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor lain dengan peranan sebesar 38,53 persen pada periode Agustus 2022.
Impor beras yang tidak terukur dan dilaksanakan menjelang panen raya akan berpengaruh pada harga gabah, dan berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Untuk itu, kebijakan tersebut setidaknya beriringan dengan program perlindungan sosial khususnya kepada para petani. Yang sebagian besar merupakan petani gurem yakni 14,25 juta rumah tangga atau 55,33 persen dari rumah tangga pengguna lahan (Data Sensus Pertanian 2013).
Selanjutnya, pemerintah dapat menyesuaikan harga pembelian gabah yang lebih berpihak pada petani pada masa mendatang. Setidaknya, harga jual gabah petani yang sesuai dapat memberikan dampak pada perbaikan kesejahteraan mereka. Dengan begitu, secara tidak langsung akan menjadi trigger pengentasan kemiskinan di perdesaan.
Penulis: M. Aliem, S.Si, M. Si Statistisi Ahli Muda di BPS Kab Barru
