RADAR-BARRU.COM--Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023.
Rapat Paripurna di Pimpin Ketua DPRD Barru Lukman, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD serta dihadiri para anggota DPRD Barru, Sekda Barru dan para Staf Ahli DPRD Barru.
Menurut Sri Wulandari saat membacakan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Barru mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah.
Dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi.
Untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin kita laksanakan.
Kualitas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 agar mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efesien dan efektif terhadap sasaran target, khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta terjadi dampak terhadap perubahan sosial akibat pandemi covid 19. Dan juga APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan meningkatkan ekonomi yang terimbas covid 19.
Mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun, kami meminta agar pelaksanaan lelang yang kemungkinan pengerjaan tidak dapat terlaksana atau terselesaikan dengan baik karena waktunya penyelesaian yang mepet, sebaiknya ditunda dulu.
"Karena kalau dipaksakan dilaksanakan, dikhawatirkan berdampak tidak selesai tepat waktu atau hasil pelaksanaannya yang kurang baik. Kecuali untuk pelaksanaan lelang yang bersifat pemeliharaan rutin." ucap Sri Wulandari.
Pemerintah daerah diharapkan agar dapat memperhatikan dan mengayomi anak-anak yatim, orang yang tidak mampu, dan orang tua jompo. Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengayomi mereka.
'Kami meminta agar dalam hal urusan kemanusiaan, diharapkan jangan sampai besar biaya operasional untuk pelaksananya daripada bantuan yang diberikan," harapnya.
Untuk tahun mendatang, Badan Anggaran berharap agar proses penyampaian dan pembahasan APBD murni maupun APBD Perubahan agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri, sehingga pembahasan yang dilakukan dapat lebih maksimal.
DPRD perlu mengingatkan dan menyampaikan agar pihak eksekutif terhadap penyerapan anggaran dana perubahan tahun anggaran 2023 dapat direalisasikan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Berikut Dinas-Dinas Kabupaten Barru mendapatkan tambahan anggaran APBD 2023.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dengan jumlah anggaran setelah perubahan kurang lebih 4 Milyar Rupiah, beberapa aspirasi masyarakat melalui DPRD telah diakomodir serta program yang terkonek dengan Dinas Pertanian Propinsi telah dilakukan singkronisasi.
Dinas Perikanan dan Kelautan, mendapat tambahan sekitar 722 juta lebih atau sekitar 18,51 % dari anggaran sebelumnya. Diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran dan tepat guna.
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, mendapat tambahan anggaran diperubahan sebesar Rp 3.7 Milyar atau sebesar 65,40 % dari anggaran sebelumnya. Hal ini berkenaan dengan rehabilitasi Pantai Ujung Batu, Rehab Lapangan S. Binangae dan Anggaran Koni serta pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa mulai dari D III sampai S3 dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diutamakan bagi yang kurang mampu dan berprestasi. Dewan berpesan agar dana yang dianggarkan dapat memicu pemasukan PAD Kabupaten Barru dikemudian hari.
Dinas Perhubungan. Mendapat tambahan anggaran diperubahan sebesar 2, 3 Milyar atau naik sekitar 41,87 % hal ini terkait dengan program lampu jalan, sarana transfortasi , pemeliharaan areal pelabuhan atau sandar kapal.
Dinas pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 56 Milyar lebih atau sekitar 93,07 %. Berdasarkan hasil pembahasan anggaran ini untuk menyelesaikan beberapa program jalan dan jembatan serta beberapa usulan pokir dari anggota dewan. Terdapat usulan untuk jalan yang akan terputus di Bulo-Bulo bila musim hujan tiba nanti.
Serta pembangunan jembatan di nepo yang ditinggalkan pelaksananya. Begitu juga Jembatan Juppai – Atapangnge, yg perna diprogramkan melalui propinsi. Agar mendapat perhatiaan selanjutnya. Rumah rumah yang mengalami kerusakan karna bencana juga disiapkan program untuk perbaikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa usulan yang diajukan seperti pembangunan pagar untuk SD Pacore untuk menjaga halaman sekolah dari berkeliaraannya ternak, sehingga halaman sekolah tetap bersih dan asri . Adanya 9 titik sekolah yang roboh dan rusak perlu secepatnya ditindaklanjuti.
Dinas Kesehatan , mendapat anggaran sebesar Rp 20,2 milyar atau naik sekitar 9,95 % . Anggaran yang mendapat lebih banyak adalah Pengelolaan jaminan masyarakat (
UHC) sebanyak 2,7 Milyar. Perlu ada pengawasan dan tindaklanjut agar penggunaan dana untuk ini dimanfaatkan seefektif mungkin.
Dan masyarakat yang mengalami ketidakmampuan untuk BPJS mandiri dan mengurus ke BPJS berbayar melalui pemerintah mendapat ruang yang terbuka. Diusulkan juga agar anak-anak yatim atau yatim piatu mendapat prioritas utama pula dalam mengakses BPJS yang dibiaya oleh pemerintah Daerah.
Dengan Dinas Sosial, berdasarkan hasil rapat diharapkan agar Dinas social dapat mengefektipkan penanganan ODGJ di Kabupaten Barru, Karna hal ini merupakan amanah Negara.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan,mendapat tambahan diperubahan anggaran sebesar Rp 613 juta lebih 12,1 %. Berdasarkan hasil rapat diusulkan agar perbaikan pasar pekkae dapat dilakukan karna beberapa los pedagang mengalami kebanjiran disebabkan oleh Atap yg sudah tidak layak lagi digunakan.
Dinas Pendapatan Daerah, Anggaran perubahan di Tahun 2023 sebanyak Rp 2,6 Milyar lebih. Atau naik sekitar 38 % dari anggaran sebelumnya. Anggaran ini lebih banyak pada anggaran penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah ( sekitar 1,2 Milyar).
Tim Banggar mendorong agar lebih giat lagi penetapan target Pajak Daerah, hal tersebut akan menjadi perhatian dalam penetapan target pajak dengan didasarkan pada potensi riil dan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah serta mendorong upaya optimalisasi penagihan/pemungutan pajak daerah.
Tim: radaksi