RADAR-BARRU.COM,- Isu Pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja digaungkan oleh gerakan Kelompok Petisi 100 hanya untuk mencari perhatian dan membuat suasana gaduh jelang pelaksanaan Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti. Secara kenyataan dan teknis wacana ini mustahil dilakukan.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo didukung Koalisi Indonesia Maju yang dibelakangnya berdiri partai besar seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN. Bahkan jika mengikuti konfigurasi koalisi dukungan Jokowi di 2019 termasuk juga ada Partai Nasdem, PKB dan PDIP.
Sehingga sangat tidak mungkin usulan pemakzulan akan terjadi. Wacana tersebut akan mentok di DPR. Karena kursi di parlemen didominasi partai koalisi pemerintah atau pendukung Presiden Jokowi.
Hal ini ditegaskan dan dijamin sepenuhnya oleh Partai Golkar, PAN dan Partai Gerindra. Mereka menguasai nyaris 75 persen kursi di parlemen jika plus Partai Nasdem dan PKB.
Golkar Pastikan Tak Ada Usulan Pemakzulan di Parlemen Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal wacana pemakzulan Presiden Jokowi di DPR RI. Airlangga memastikan tidak ada wacana pemakzulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di DPR RI. Partai-partai besar akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga paripurna 2024.
“Itu tidak ada itu, kan Golkar di DPR, itu tidak ada sama sekali,” kata Airlangga saat ditanya soal pemakzulan Jokowi di Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (14/1/2024).
Adapun poses pemakzulan presiden harus melalui mekanisme di DPR. Airlangga mengatakan hingga saat ini tidak ada proses tersebut di parlemen. Apalagi, lanjut dia, partai koalisi pemerintah menguasai DPR.
“Tidak ada (pemakzulan Jokowi). Partai pendukung pemerintah 85 persen. Jadi itu saya tegaskan,” ujarnya.
PAN Tak Akan Tinggal Diam Siap Pasang Badan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa PAN tidak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang mencoba menggiring isu pemakzulan Jokowi. Zulhas kembali menegaskan pihaknya siap pasang badan membela Jokowi dari upaya pemakzulan.
“Kalau ada yang mau coba-coba giring isu memakzulkan Presiden Jokowi, PAN akan pasang badan bela Pak Jokowi,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/1/2024).
Zulhas pun mempertanyakan latar belakang dan alasan aksi tersebut. Ia juga mempertanyakan dukungan dari mana aksi tersebut berasal, mengingat koalisi pemerintah memiliki mayoritas di parlemen.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI ini juga mempertanyakan apakah para pengusul pemakzulan memahami aturan dan proses pemakzulan.
“Pak Jokowi itu faktanya sangat dicintai rakyat. Lihat saja pas keliling, cek saja survei kepuasan terhadap kinerja beliau. Jadi apa alasannya?” pungkasnya.
Kelompok Petisi Datangi Mahfud Minta Pemakzulan Jokowi
Wacana pemakzulan Jokowi muncul ketika sekelompok orang yang tergabung dalam Petisi 100 beraudiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Mereka mendatangi Mahfud untuk menyampaikan usulan mengenai pemakzulan Jokowi. Beberapa orang tersebut antara lain, Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto. Orang-orang tersebut meminta adanya pemilu tanpa Jokowi.
Mahfud tidak menanggapi dengan tegas usulan yang disampaikan koalisi sipil tersebut. Calon wakil presiden nomor urut 3 itu pun mempersilakan mereka menyalurkan aspirasi tersebut lewat DPR RI.
Selain pemakzulan Jokowi, Mahfud juga menerima aduan mengenai praktik kecurangan Pemilu 2024. Ia diminta memproses aduan-aduan tersebut karena tak percaya kontestasi pemilu berjalan adil. Mahfud menegaskan bahwa laporan-laporan soal pemilu terkait sepenuhnya harus diproses KPU, Bawaslu, maupun DKPP. (tim)
