RADAR-BARRU.COM,- Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membentuk 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun penambahan 100 Batalion baru ini terutama di Papua dan Aceh mengundang kritikan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayjen Kristomei Sianturi mengaku, bisa memahami kritikan tersebut. Sejauh ini TNI mengedepankan dialog, mencari tahu mengapa terjadi penolakan.
Mayjen Kristomei menegaskan pembangunan 100 Batalion baru didasarkan pada wilayah tugas NKRI yang sangat luas. Dengan adanya batalion-batalion baru ini, menurut Kristomei, daerah tersebut hidup dan bergerak. Karena justru bisa membantu pengembangan wilayah bersangkutan melalui pembangunan sekolah, pasar, dan sebagainya.
“Bayangkan ada 600 orang yang butuh makan. Lihat Mabes TNI di Cilangkap, dulu itu jauh sekali dari pusat, gak ada apa-apa dan hari ini udah berbeda,” ujar Kristomei di Subden Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025) sebagaimana dilansir dari Republika.co.id
“Kenapa ada larangan membangun di negara sendiri? Bisa jadi ada gap komunikasi, kita bisa jelasin tujuannya apa? Kalau dibangunnya di Singapura, atau negara lain, boleh saja dilarang,” tambahnya.
Dia memastikan tidak ada penambahan jumlah personel secara signifikan, meski jumlah batalion akan bertambah.
Anggaran TNI Terbatas Prioritas Bugdet Buat Tambah Pasukan
Pembentukan 100 Batalion baru menurut Mayjen Kristomei, dilatarbelakangi dengan jumlah anggaran pertahanan Rp 139,2 triliun yang terbilang terbatas. Pemerintah akhirnya memutuskan memprioritaskan memperkuat menambah sumber daya manusia (SDM).
“Mengapa batalyon TP dibentuk, ada apa sih? Kita itu sistem pertahanan rakyat semesta, kenapa gak beli kapal, pesawat? Hari ini budget pertahanan berapa? Bagaimana prioritas pertahanan, kalau kita punya uang, beli kapal, pesawat, masih lima sampai 10 tahun datang. Siapa bisa prediksi tidak ada perang satu sampai tiga tahun yang akan datang,” kata mantan Kadispenad itu.
“Paling cepat dilakukan dengan budget terbatas ya pembangunan batalyon TP. ‘Kok banyak sampai 100?’ Ya dengan luas bangsa ini ya harus banyak,” imbuhnya.
Mantan Kapendam Jaya tersebut menambahkan, rekrutmen prajurit tahun ini memang diperuntukkan untuk memenuhi struktur Yonif TP. “Penambahan hanya terjadi di level yon teritorial pembangunan, ada 100 yon TP yang dibentuk. Untuk mengawal itu butuh 20-ribuan tamtama dan 1.300 bintara,” ucap Kristomei.
TNI Tempatkan 9000 Tentara di Papua
Dengan penambahan batalion ini, Kristomei berharap TNI bisa menempatkan anggotanya di wilayah-wilayah yang cukup luas di Indonesia seperti Papua.
Kristomei menerangkan mengapa pembangunan yonif TP salah satunya difokuskan di Papua. Karena jika dibandingkan luas Papua dan jumlah penempatan pasukan maka sebenarnya hal itu masih belum ideal.
“Papua itu luasnya lima kali Pulau Jawa. Ada banyak pasukan di Papua 9.000 TNI. Kalau disebar di Papua seluas itu, gak sebanding jumlahnya. Kalau dilihat di titik-titik (peta) itu gak kelihatan,” ucap Kristomei
“Memang tidak seluruh wilayah Papua tidak aman, hanya tujuh wilayah kabupaten yang intensitas keamanannya masih tinggi yang dipetakan berdasarkan kekerasan dan konflik,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, TNI menganut sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata). Karena itu, anggaran pertahanan saat ini difokuskan untuk program ketahanan pangan. Langkah itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya perang pada masa akan datang.
“Kan kita gak bisa jamin bulan depan, tahun depan gak ada perang. Tidak ada yang bisa meyakinkan. Faktanya, kemarin Iran menyerang Israel, India menyerang Pakistan, Rusia menyerang Ukraina, India serang Myanmar,” ujar dia.
Kristomei juga mengungkapkan rencana TNI melakukan reorganisasi, di mana nantinya akan ada tambahan lima Kodam baru, peningkatan status beberapa satuan di TNI seperti Kopassus, Kopasgat, dan lainnya.
“Untuk reorganisasi ini akan seperti apa, tunggu tanggal mainnya, paling bulan depan akan diumumkan,” ujarnya.
Tentara Disiapkan Perkuat Ketahanan Pangan Pasok Dalam Negeri
Kristomei menambahkan dengan kondisi dunia yang semakin rawan perang, keputusan untuk membentuk 100 Batalion atau Yonif TP, sangat tepat.
Selain bisa bertugas menjaga pertahanan, keberadaan mereka juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional agar kebutuhan dalam negeri bisa dipasok sendiri.
Alasan lain, dengan adanya program ketahanan pangan yang dirancang Presiden Prabowo Subianto, selain menjalankan fungsi pertahanan, TNI juga dibutuhkan untuk pertanian, kesehatan, engineering.
“Fungsi profesionalnya sebagai alat pertahanan tetap ada, latihan tempur. Tetapi juga punya kemampuan pertanian, kesehatan, engineering, bagaimana pasang ranjau, bangun jembatan, urus korban pertempuran. Kira-kira itulah,” ucap Kristomei.
OPM bukan hanya urusan TNI semata
Menjawab pertanyaan mengapa TNI terkesan sulit menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kristomei menuturkan, ‘perang’ di Papua merupakan perang gerilya yang sifatnya kucing-kucingan, di mana ketika OPM merasa kuat, mereka akan menyerang, begitu pula sebaliknya. Karena itu, dalam meliput konflik, ia menegaskan, media harus bisa cover both side.
Dia berharap informasi tidak hanya sepihak. Misalnya terkait kasus pelajar yang direkrut dalam OPM atau penganiayaan tenaga kesehatan yang dituding sebagai intel TNI. Padahal tidak ada kaitannya.
“Dalam perang pasti ada propaganda, kami beri info yang benar, tidak ada tendensi. Kami pelaksana bidang keamanan, buat apa ada agenda sendiri. Masalah Papua masalah kita semua, bukan TNI semata,” ujar Kristomei. (tim)
