-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Prabowo Janji Akan Sikat Jenderal Hingga Kader Gerindra yang Berani Bekingi Tambang Ilegal

Jumat, 15 Agustus 2025 | Agustus 15, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-08-15T10:36:00Z

RADAR-BARRU.COM,- Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menyikat siapapun yang berani membekingi tambang ilegal. Prabowo berjanji akan menindak tegas tambang tak berijin  tanpa pandang bulu, meski pemiliknya dibekingi jenderal aktif, purnawirawan TNI-Polri, atau atau bahkan kader Partai Gerindra yang dipimpinnya. Main tambang ilegal bakal diberi tindakan tegas.

Eks Danjen Kopassus ini mengklaim dirinya sudah mengetahui seluk beluk dari tindakan yang diduga dilakukan petinggi aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI.

Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam Pidato Kenegaraan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

Ketegasan Prabowo ini sontak disambut riuh tepuk tangan dari para anggota DPR/MPR yang memenuhi kursi parlemen. Seluruh peserta Sidang Tahunan MPR sontak bangun dari tempat duduknya.

Mereka memberikan standing ovation alias bertepuk tangan sambil berdiri setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak pandang bulu, bakal menyikat seluruh jenderal atau mantan jenderal yang jadi beking atau pelindung tambang ilegal di pelosok negeri.

“Selain itu, sebagai pemimpin partai politik, Prabowo pun mengingatkan agar penertiban tambang ilegal juga menyasar anggota parpol yang nakal,” tegas Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta ketua parpol tidak sedang melaporkan anggotanya jika terlibat dalam tambang ilegal.

Presiden juga mengimbau para kader Partai Gerindra untuk menjauhi praktik tambang ilegal. Menurutnya, partainya tidak akan memberi perlindungan bagi anggota yang terbukti terlibat.

“Termasuk partai saya, Gerindra. Sebagai pimpinan partai saya ingatkan semua partai termasuk Gerindra untuk segera melapor jika anda terlibat. Jadilah justice collaborator.  Karena kalau pun, kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara,” kata Prabowo.

Ultimatum Prabowo ini bermula saat dirinya yang mendapat laporan tentang keberadaan 1.063 tambang ilegal di Indonesia. Tambang yang tidak berizin resmi itu berpotensi merugikan negara sebesar Rp 300 triliun. Karenanya, Presiden menegaskan pertambangan yang ada harus ditertibkan.

“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak akan ragu bertindak, meski tambang-tambang tersebut dibekingi oleh jenderal maupun mantan jenderal TNI dan Polri.

“Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan panglima TNI dan Kapolri, kalau anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun (ilegal) itu,” imbuh Prabowo.

Prabowo meminta dukungan penuh MPR dan partai politik untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat, termasuk pejabat tinggi.

DPR Berikan Dukungan Prabowo Sikat Tambang Ilegal
Pimpinan DPR RI memastikan akan memberikan dukungan terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang tidak segan memberikan hukuman terhadap aktivitas tambang ilegal. Bahkan, kepala negara tidak segan terhadap oknum jenderal TNI dan Polri yang membekingi tambang ilegal.

Dukungan itu disampaikan menyusul permintaan Presiden Prabowo dalam pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

“Ya tentu saja kami sangat optimis dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo. Kami siap mendukung,” kata Ketua DPR Puan Mahasari usai sidang.

Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

“Kami mendukung bagaimana semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahwa penegakan hukum dan pelaksanaan Pasal 33 dengan baik sesuai semangat Presiden harus kita dukung,” ujar cucu Bung Karno itu.

Puan juga membeberkan agenda DPR setelah Sidang Bersama. Lembaga legislatif akan menggelar rapat paripurna perdana masa sidang 2025–2026, di mana Presiden Prabowo akan menyampaikan pengantar RUU APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

Ratusan Triliun Anggaran Diselamatkan
Dalam pidato yang sama, Prabowo mengklaim pemerintah berhasil mengamankan sekitar Rp 300 triliun APBN yang rawan diselewengkan.

“Pada awal 2025 ini kami telah identifikasi dan selamatkan 300 triliun uang APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Prabowo, sejak awal tahun menelusuri pos-pos anggaran yang kerap jadi celah korupsi. Hasilnya, ditemukan pemborosan pada perjalanan dinas luar dan dalam negeri, belanja alat tulis kantor, serta pos lain yang tidak produktif.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan pengelolaan kekayaan negara untuk hal-hal produktif dan bermanfaat langsung bagi rakyat.

“Sebagai Presiden, saya bertanggung jawab menegakkan hukum demi keselamatan bangsa,” tegasnya.

Prabowo menutup pidatonya dengan peringatan keras: kebocoran kekayaan negara dalam skala besar harus dihentikan demi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Ia berharap pidato tersebut dapat memberi motivasi dan semangat untuk bergotong royong membangun bangsa agar lebih banyak manfaat dirasakan rakyat.

“Alhamdulillah selama 299 hari sudah banyak hal positif yang dilakukan pemerintah. Karenanya nanti kita akan dengarkan pidato APBN 2026,” pungkasnya. (*)
×
Berita Terbaru Update