RADAR-BARRU.COM,- Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya tampil berpidato pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). Momen bersejarah bagi Indonesia setelah 10 tahun absen di Majelis PBB. Kehadiran Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB mengulang jejak diplomasi ayahnya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo di hadapan pemimpin dunia.
Dalam pidato perdananya di Forum tertinggi dunia, PBB, Prabowo kembali menyuarakan pembelaan dan solidaritas Indonesia pada nasib dan perjuangan Kemerdekaan Palestina yang berulang kali diserang Israel.
Bahkan Prabowo menegaskan Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian. Kesiapan ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
Dalam pidatonya Prabowo menyatakan, Indonesia sangat mendukung PBB dalam menghadirkan perdamaian di dunia.
“Kami adalah salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian PBB. Dan kami siap melayani bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata,” ujar Prabowo di hadapan forum internasional tersebut.
Prabowo menuturkan, pasukan perdamaian Indonesia siap diturunkan ke sejumlah wilayah konflik dunia, termasuk Palestina, Ukraina, Sudan, hingga Libya.
Menurut Prabowo, jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memberikan mandat, Indonesia tidak akan ragu mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk misi penjaga perdamaian.
“Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum ini memutuskan, Indonesia siap mengirimkan 20 ribu atau lebih putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, di mana pun perdamaian membutuhkan penjaga,” ujarnya.
Selain mengirimkan personel militer, Indonesia juga akan mendukung upaya perdamaian secara finansial. Prabowo menegaskan, peran Indonesia tidak hanya sebatas penyumbang pasukan, melainkan juga bagian dari penguatan diplomasi dan misi kemanusiaan global.
“Kami tidak hanya akan menyumbangkan personel. Kami juga siap memberikan dukungan untuk membantu misi besar ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya keberadaan PBB sebagai wadah bersama menjaga perdamaian internasional.
Ia menyebut, lembaga-lembaga di bawah PBB, seperti Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), memiliki peran vital dalam menciptakan regulasi global yang memungkinkan para pemimpin dunia dapat berkumpul di New York untuk sidang tersebut.
“Tanpa PBB, kita tidak dapat aman. Indonesia butuh PBB dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walau kami juga masih berjuang, tapi kami butuh PBB yang kuat,” pungkasnya.
Ikut Jejak Sang Ayah Perjuangkan Kemerdekaan
Dalam sejarahnya pemimpin Indonesia yang pernah tampil di Sidang Majelis Umum PBB ada dua. Yakni Presiden RI Pertama Ir Soekarno dan Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayahanda Presiden Prabowo Subianto.
Sumitro hadir di sidang Dewan Keamanan PBB untuk protes atas agresi belanda yang melanggar perjanjian linggarjati tahun 1947. Dan hari ini sejarah kembali terulang. Presiden Prabowo akan mengikuti jejak sang ayahanda tampil dan berpidato di Sidang Umum Majelis PBB.
Pada periode 1948–1949, Sumitro memimpin delegasi Indonesia di PBB pada masa yang menentukan perjalanan sejarah bangsa. Salah satu kiprah monumental adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert A. Lovett.
Memorandum tersebut, yang kemudian dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya menjaga ketertiban dunia. Agresi itu dinilai melanggar Perjanjian Renville serta merusak legitimasi PBB.
Selain itu, Sumitro aktif menggalang dukungan dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menyatukan solidaritas untuk menghentikan agresi Belanda sekaligus menuntut pembebasan para pemimpin Republik. Upaya diplomatik itu berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.
Setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia kembali tampil di panggung utama dunia. Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang aktif memperjuangkan diplomasi internasional. (*)
