MAKASSAR--Dalam rangka memperkuat komitmen bersama menuju terwujudnya Kantor Pertanahan yang melayani, profesional, dan terpercaya, kegiatan Monitoring Group Discussion Pembangunan Zona Integritas kembali dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan seluruh unit kerja pertanahan senantiasa berada pada jalur reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan monitoring tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Opu Daeng Risadju No. 438, Makassar, pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam kegiatan ini dilakukan penugasan Petugas Loket dari masing-masing Kantor Pertanahan kabupaten/kota sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses monitoring, evaluasi, serta penguatan standar pelayanan berbasis integritas.
Seluruh petugas yang ditugaskan hadir dengan mengenakan Seragam Loket sesuai identitas masing-masing satuan kerja, sebagai simbol profesionalisme, keseragaman, dan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran para petugas loket ini sekaligus menjadi representasi wajah pelayanan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kualitas, sikap, dan integritas petugas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.
Monitoring Group Discussion ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di masing-masing Kantor Pertanahan. Berbagai masukan, temuan lapangan, serta strategi perbaikan pelayanan dibahas secara terbuka guna memastikan bahwa seluruh indikator WBK dan WBBM dapat terpenuhi secara optimal, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini pula diharapkan terbangun keseragaman standar pelayanan, semakin menguatnya budaya kerja berintegritas, serta terciptanya inovasi-inovasi pelayanan pertanahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, forum ini menjadi sarana penting dalam mempererat sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan terselenggaranya Monitoring Group Discussion Pembangunan Zona Integritas ini, jajaran pertanahan di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan pasti, tetapi juga berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan kepastian hukum demi kepuasan masyarakat.(*)
